2,7 Juta Ha Sawah Terlindungi: Program Rumah Terkendala

Cepatkaya.biz.id Hai semoga semua sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada Blog Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Pertanian, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Pertanian, Program Sosial. Ulasan Mendetail Mengenai Pertanian, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Pertanian, Program Sosial 27 Juta Ha Sawah Terlindungi Program Rumah Terkendala Tetap fokus dan ikuti pembahasan sampe selesai.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak bisa dialokasikan untuk proyek pembangunan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah telah menetapkan bahwa total 2,75 juta hektare lahan sawah dilindungi tersebar di 12 provinsi di Indonesia.

Jika lahan yang diperlukan bukan termasuk LP2B, silakan gunakan, tetapi jika lahan yang diminati masuk kategori LP2B, maka tidak bisa, ini demi kepentingan pangan, tegas Nusron saat konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Maret 2025.

Ia menekankan pentingnya penegakan aturan ini untuk menjaga keberlangsungan lahan sawah. Lahan sawah yang saat ini ada akan diperuntukkan sebagai LP2B. Nusron juga menyadari bahwa ada banyak program yang membutuhkan ruang, termasuk pembangunan perumahan, tetapi hal ini tidak boleh merugikan keberlanjutan pangan.

Pemerintah mencatat bahwa luas total lahan sawah yang dilindungi kini bertambah dari sebelumnya yang hanya melibatkan 8 provinsi menjadi 12 provinsi dengan total mencapai 2,75 juta ha. Beberapa provinsi yang terkena dampak termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan daerah lain yang berfungsi sebagai lumbung pangan.

Dalam penjelasannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan ini akan diintegrasikan ke dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah. Secara rinci, area LSD di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

Provinsi	Luas (ha)
Aceh	201.221
Sumatera Utara	308.672
Riau	58.891
Jambi	68.243
Sumatera Selatan	484.082
Bengkulu	42.796
Lampung	336.457
Kepulauan Bangka Belitung	22.454
Kepulauan Riau	872
Kalimantan Barat	194.476
Kalimantan Selatan	340.368
Sulawesi Selatan	659.437