Jaminan Mendag untuk ASN Lapor Korupsi

Cepatkaya.biz.id Assalamualaikum semoga kita selalu dalam kebaikan. Di Sesi Ini aku ingin mengupas sisi unik dari Korupsi, ASN, Laporan, Jaminan, Mendag, Transparansi, Peraturan. Analisis Mendalam Mengenai Korupsi, ASN, Laporan, Jaminan, Mendag, Transparansi, Peraturan Jaminan Mendag untuk ASN Lapor Korupsi Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah meluncurkan aplikasi Whistleblowing System (WBS) untuk memfasilitasi pegawai yang ingin melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam instansi tersebut. Inisiatif ini diungkapkan dalam sebuah acara penandatanganan yang diadakan pada Rabu, 4 Juni 2025, untuk memperkuat penanganan pengaduan sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendag agar tidak ragu-ragu untuk melaporkan setiap indikasi korupsi yang mereka temui. Jika Anda melihat adanya pelanggaran, baik itu terkait korupsi ataupun pelanggaran disiplin, segera laporkan melalui WBS, tegasnya.

Dalam sambutannya, Budi menjelaskan bahwa kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berlangsung sejak 2021 akan terus berlanjut, dengan penekanan pada pentingnya pelaporan yang akurat dan terperinci. ASN yang berani melaporkan dugaan pelanggaran akan mendapatkan perlindungan data diri dan jaminan keamanan dari reperkusi karir di masa depan.

Inspektur Jenderal Kemendag, Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, menambahkan bahwa aplikasi WBS tidak hanya dapat diakses oleh ASN Kemendag, melainkan juga oleh masyarakat umum. Ia menjelaskan bahwa efektivitas aplikasi ini dinilai tinggi, dengan lebih dari 5.000 pengaduan diterima oleh KPK pada tahun 2024.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menegaskan bahwa WBS telah menjadi saluran pelaporan utama dan banyak digunakan oleh masyarakat. Kerahasiaan pelapor dijamin, asalkan mereka dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait dugaan pelanggaran yang mereka laporkan.

Dengan demikian, kolaborasi antara Kemendag dan KPK diharapkan dapat semakin memperkuat integritas para pegawai dan mendorong budaya pelaporan dengan aman.