Pendataan Penduduk IKN Dimulai 2025!

Cepatkaya.biz.id Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Pada Kesempatan Ini saya akan mengupas tuntas isu seputar Pendataan Penduduk, IKN, 2025, Kebijakan Publik, Demografi. Catatan Mengenai Pendataan Penduduk, IKN, 2025, Kebijakan Publik, Demografi Pendataan Penduduk IKN Dimulai 2025 Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

1.1. Nota Kesepahaman
2.1. indikator sosial dan ekonomi
3.1. 55 desa
4.1. 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS)
5.1. survei lanjutan

Pada tanggal 3 Juni, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani sebuah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk menyediakan, memanfaatkan, dan mengembangkan data serta informasi statistik. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya data ini untuk mendukung penyediaan informasi di wilayah IKN dan menyatakan bahwa BPS bersama Otorita IKN akan melakukan pendataan penduduk di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2025.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang penting untuk perencanaan wilayah, pengelolaan migrasi, serta penyediaan layanan publik. Wilayah administratif Nusantara saat ini mencakup bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan pembaruan dalam sistem statistik nasional.

Amalia menjelaskan bahwa pendataan ini akan mencakup 55 desa dan 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang setingkat RT, yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta 2 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai hasil delineasi batas wilayah yang dilakukan bersama Otorita IKN. Informasi ini telah disampaikan dalam keterangan tertulis pada tanggal 5 Juni 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini diinisiasi oleh kebutuhan akan data statistik di wilayah IKN. Dengan adanya data dasar kependudukan di Kawasan Inti IKN, BPS akan memiliki kerangka sampel yang diperlukan untuk berbagai survei lanjutan. Basuki berharap bahwa kolaborasi ini dapat menghasilkan data primer yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Dalam kerjasama ini, Otorita IKN akan berfungsi sebagai mitra untuk mendukung tugas BPS dalam menjalankan pendataan yang krusial ini.