Strategi Bappenas Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Cepatkaya.biz.id Dengan nama Allah semoga kita diberi petunjuk. Pada Waktu Ini saya ingin berbagi tentang Strategi, Bappenas, Kemiskinan, Indonesia, Kebijakan Publik yang bermanfaat. Ringkasan Informasi Seputar Strategi, Bappenas, Kemiskinan, Indonesia, Kebijakan Publik Strategi Bappenas Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Lanjutkan membaca untuk mendapatkan informasi seutuhnya.

1.1. data tunggal
2.1. digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif
3.1. digitalisasi usaha
4.1. 7-8%
5.1. data tunggal sosial ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui tiga langkah utama. Langkah pertama adalah pembentukan data tunggal, yang dilakukan melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses ini melibatkan integrasi dari beberapa data, termasuk registrasi sosial ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Langkah kedua adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif. Rachmat menjelaskan bahwa penyampaian bantuan ini akan dilakukan dengan menggunakan kartu kesejahteraan sosial, pengembangan dashboard, dan teknologi biometrik seperti QRIS. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dalam mendistribusikan bantuan.

Selain itu, Rachmat juga menyoroti bahwa pemerintah telah menerapkan strategi berbasis data tunggal untuk berbagai kebijakan. Ia menekankan pentingnya digitalisasi usaha, perlindungan sosial untuk wirausaha, serta pemberdayaan ekonomi yang melibatkan desa, sektor non-pemerintah, dan perguruan tinggi. Target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan hingga 7-8% pada tahun 2025.

Informasi baru mengenai data kemiskinan ini juga disampaikan oleh Kepala BPS, yang menjelaskan bahwa data tunggal sosial ekonomi akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat. Rachmat menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kartu usaha serta penguatan ekosistem kewirausahaan dan akses pada pekerjaan yang layak.

Rachmat menegaskan, integrasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dan kebijakan ekonomi mencapai sasaran yang tepat dan efektif. Hal ini telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa, 18 Maret 2025.