Trump: Xi Jinping Menantang Negosiasi Tarif Impor

Cepatkaya.biz.id Selamat beraktivitas semoga hasilnya memuaskan. Pada Waktu Ini mari kita eksplorasi Politik, Ekonomi, Hubungan Internasional, Perdagangan, Tarif Impor yang sedang viral. Artikel Yang Mengulas Politik, Ekonomi, Hubungan Internasional, Perdagangan, Tarif Impor Trump Xi Jinping Menantang Negosiasi Tarif Impor Ikuti pembahasan ini hingga kalimat terakhir.

1.1. Donald Trump
2.1. Xi Jinping
3.1. China
4.1. AS
5.1. Pengadilan Perdagangan Internasional
6.1. Washington, D.C.
7.1. Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional

Kebijakan yang memicu konflik dagang global telah menyebabkan pengadilan perdagangan di Amerika Serikat menilai bahwa Donald Trump telah melebihi batas kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, Trump mengajukan permohonan ke pengadilan banding AS untuk menangguhkan keputusan yang terkait dengan kebijakan tarif impor. Keputusan ini dianggap dapat mengancam negosiasi perdagangan dengan negara-negara lain.

Walaupun demikian, Trump mengungkapkan rasa hormatnya kepada Xi Jinping, Presiden Tiongkok. Saya sangat menghormati Presiden Xi dari China, dan itu tidak akan berubah. Namun, dia adalah seorang negosiator yang keras dan sulit untuk diajak berkomunikasi, ungkap Trump melalui platform media sosialnya, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada tanggal 5 Juni 2025.

Ketegangan dalam perang dagang antara China dan AS memang masih tetap berjalan. Dalam laporan terbaru dari Reuters pada tanggal 3 Juni 2025, tercatat bahwa pengadilan baru-baru ini menyatakan bahwa presiden telah melebihi kewenangannya dengan menerapkan tarif impor yang tinggi.

Tarif yang dikenakan oleh Trump pertama kali dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Perdagangan Internasional yang berlokasi di Manhattan pada tanggal 28 Mei. Sehari setelahnya, pengadilan federal di Washington, D.C. mengeluarkan keputusan kedua yang juga menegaskan bahwa tarif tersebut berada di luar wewenang presiden menurut Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. UU ini dirancang untuk menangani ancaman yang tidak biasa selama situasi darurat nasional.